Aktualisasi Tugas Polda Aceh Sebagai Penegak Hukum dan Pemelihara Kamtibmas

Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, SHI., MH
(Pengamat Hukum dan Keagamaan)

Tribratanewsaceh.com – Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) menjelaskan, di antara tugas pokok Polri adalah: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di Republik ini senantiasa diharapkan mampu memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Polisi Daerah (Polda) Aceh termasuk Institusi Negara yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Provinsi Aceh.

Pada Pilkada yang digelar 15 Februari 2017, sejarah mencatat Kepolisian Daerah Aceh  dianggap berhasil menekan angka kriminal dan pelanggaran dalam menyukseskan Pilkada.

Dalam Pemilu atau pesta demokrasi sebelumnya, banyak masyarakat menilai aparat kepolisian seolah-olah membiarkan pelanggaran hukum terjadi antar peserta Pemilu/Pilkada. Namun tidak pada Pilkada ini, di mana dengan sigap dan tegas mengawal proses demi proses pemilihan hingga pelantikan pada 5 Juli 2017.

Keberhasilan lainnya adalah kendati anggaran pengamanan pilkada relatif kecil dianggarkan untuk Polri di Aceh, namun dengan penuh tanggung jawab menjaga Kamtibmas dengan baik, bahkan prediksi awal akan terjadi aksi  pembalasan terhadap salahsatu Cagub dan Cawagup yang kalah dalam Pilkada, tidak terjadi sama sekali. Dibawah kepemimpinan Inspektur Jenderal Polisi Rio Septianda Djambak dan Brigadir Jenderal Polisi Bambang Soetjahyo.

Keberhasilan Polri khususnya Polda Aceh dalam mengawal dan menjaga proses demokrasi pada Pilkada lalu yang melahirkan pemimpin baru (Irwandi-Nova) perlu diberikan apresiasi yang setinggi-tinggi oleh otoritas Republik ini. Tanpa kerja cerdas dan keras aparat keamanan di lapangan yang dibantu BKO beberapa Polda luar Aceh kemungkinan-kemungkinan pelanggaran hukum akan terjadi secara masif sebagaimana pada Pilkada tahun 2012.

Keberhasilan pihak Polda Aceh dalam mengawal dan mencegah terjadinya pelanggaran dan tindak pidana pemilu tidak terjadi sendirinya tanpa kecerdasan dan kemampuan luar biasa dari pimpinannya.

Saat ini Polda Aceh beserta jajarannya hingga ke kecamatan terus bekerja keras untuk menyukseskan Pilkada 2018 yang akan dilaksanakan di tiga daerah, yaitu Aceh Selatan, Subulussalam dan Pidie Jaya.

Polda Aceh terus mengaktualisasikan diri sebagai Polisi yang profesional di bidangnya tentunya tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada termasuk local wisdom di Aceh.

Tugas berat dan panjang ini masih harus dan terus dijalankan Kepolisian, apalagi di depan mata pesta demokrasi pemilihan Legislatif dan Pilpres akan kembali digelar.

Tahapan pertama Pemilu sudah dimulai pada 1 Oktober 2017 dan kini sedang dalam proses verifikasi Partai Politik peserta Pemilu . Oleh karena itu, kerjasama dengan semua stakeholders lebih-lebih dengan pemimpin Aceh yang baru harus terus diintensifkan agar kinerja dan kerja Kepolisian khususnya Polda Aceh mendapat simpati dan dukungan masyarakat dalam menjalankan tugas mereka sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Polda Aceh harus mampu dan mau mengaktualisasikan diri secara profesional dalam melaksanakan tugas negara secara bertanggung jawab dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *