Aryos Nivada, Polda Aceh Butuh Dukungan BKO dan TNI

aryos-300x160-e1446132691659

Aryos Nivada (pengamat politik dan keamanan Aceh)

Saya sangat setuju penambahan pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO), karena jumlah polisi organik di Polda Aceh tidak mencukupi untuk kebutuhan pengamanan di Pilkada serentak di Aceh. Tidak hanya penambahan BKO saja, tetapi keterlibatan Tentara Nasional Indonesia turut serta dilibatkan dalam operasi keamanan selama berjalannya Pilkada sampai selesai secara tuntas.

Tentunya kontrol operasi dibawah kendali kepolisian, walaupun melibatkan TNI. Karena perbantuan TNI jelas diamanahkan dalam UU No 3 tahun 2002 dan UU No 2 tahun 2002 maupun UU No 34 tahun 2004.

Tujuan penambahan BKO dari Sumatera Utara, Mabes Polri, dan TNI yaitu untuk menekan (meminimalisir) perilaku masyarakat ataupun kelompok tertentu. Bentuknya dengan tindakan intimidasi dan kekerasan ataupun kriminalitas murni serta bernuansa politis yang selalu meningkat di setiap momentum pelaksanaan Pilkada di Aceh.

Jika merujuk pada data tahun 2006 berjumlah 15 kasus (Sumber : The Habibie Center) dan tahun 2012 jumlah 40 Kasus (Sumber : The Aceh Institute). Sehingga diperlukan perlakuan khusus terhadap penanganan keamanan di Pilkada Aceh.

Dalam monitoring media pada tahun 2016 yang Jaringan Survey Inisiatif lakukan periode bulan Juni – Agustus 2016, mencatat ada beberapa kejadian kriminalitas, meliputi penembakan mobil Sdr. Ridwan alias Nawan (22/08/2016), kasus penembakan di kediaman Nek Tu/Ridwan Abubakar (24 agustus 2016), kasus pelemparan bom molotov (10/08/2016), kasus penganiayaan Sdr. Hendri (18/06/2016), dan kasus penusukan terhadap Sdr. Abdul Muthaleb (02/06/2016).

Mencegah agar semakin minimnya tingkat intimidasi dan kekerasan fisik (kriminalitas), diperlukan peran aktif dari masyarakat Aceh yang harus berani bersikap untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi intimidasi dan kekerasan yang dilakukan tim sukses dari salah satu kandidat.

Tindakan lainnya yang perlu dilakukan masyarakat Aceh dengan menjaga keamanan di lingkungan masing-masing, sehingga upaya ingin membuat kacau keadaan mampu diredam.

Saya menyarankan kepada aparat penegak hukum di Polda Aceh membangun sistem deteksi dini dari sekarang yang melibatkan banyak pihak. Jika itu dilakukan bisa dipastikan Pilkada 2017 berjalan aman, damai, dan sukses. [Aryos]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *