Kabid Humas Polda Aceh Angkat Bicara Perihal Pemeriksaan Terhadap Kapolres Aceh Utara

tribratanewsaceh.com – Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Misbahul Munauwar S.H, membenarkan telah dilakukannya pemeriksaan terhadap Kapolres Aceh Utara AKBP Ahmad Untung Sangaji, oleh Tim Polda Aceh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Aceh atas langkah penangkapan dan pembinaan terhadap 12 orang waria di Kabupaten Aceh Utara, pada Sabtu (27/1) malam lalu.

Kata Misbahul, AKBP Untung diperiksa akibat telah beredarnya foto-foto tentang dugaan kekerasan fisik yang diduga saat penertiban waria dan LGBT di sejumlah salon di Kabupaten Aceh Utara.

Misbahul mengatakan seharusnya berita terkait penertiban waria tersebut sudah selesai pada hari penertiban itu juga. Namun karena beredarnya foto kekerasan fisik, kemudian sampai ke Kapolri, maka Kapolri mengintruksikan kepada Kapolda Aceh untuk membentuk tim dan melakukan investigasi mendalam ke Polres Aceh Utara.

“Setelah foto yang disebar memperlihatkan adanya tindakan fisik apakah itu benar kejadian malam itu, kita belum tau, makanya sedang kita dalami,” kata Misbahul kepada sejumlah awak media di Banda Aceh, Kamis (1/2) malam.

Kemudian lanjutnya, saat ini beredar isu bahwa pihak Kepolisian dianggap tidak mendukung kegiatan dan program pemerintah, adalah tidak benar, bahkan ia sangat menyayangkan isu tersebut. Padahal kata dia saat penertiban Polisi tidak melakukannya sendiri namun juga berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Satpol PP dan WH Aceh Utara.

“Yang perlu kita garis bawahi Polisi sangat mendukung program pemerintah, namun disisi lain di Aceh sendiri memiliki UUPA yang di dalamnya mengatur qanun tentang syariat. Bahwa penertiban itu kewajiban pemerintah daerah setempat,” ujarnya.

Dikatakannya, investigasi tersebut bertujuan untuk membuktikan atas kebenaran foto yang diduga terjadi kekerasan fisik tersebut. Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu hasil dari Propam Polda Aceh yang telah turun langsung ke Kabupaten Aceh Utara.

“Nah, bila nanti ditemukan ada pelanggaran yang dilakukan Polri, jelas ada sanksinya, baik sanksi disiplin maupun kode etik yang berlaku di Kepolisian,” jelas kabid humas.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *