Kabid Humas Polda Aceh: Masyarakat Aceh Agar Ekstra Waspada Terhadap Revisi UU ITE Yang Baru

img_6576-200x300tribratanewsaceh.com – Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Goenawan, SH, MH menghimbau kepada masyarakat Aceh agar selektif dalam mencari atau menerima informasi di dunia maya. Ia mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial (medsos) menyusul adanya revisi Undang-undang No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sudah berlaku mulai Senin (28/11) kemarin.

“Masyarakat Aceh agar tidak mudah menyebarkan berita atau informasi yang belum jelas kebenarannya,” kata Kabid Humas Polda Aceh, di sela-sela Diklat Public Relations, Jakarta (29/11).

Dia mengharapkan kepada warga Aceh agar melakukan “tabayyun” (mencari kejelasan/kroscek) terhadap informasi yang diterimanya. Baik informasi yang datangnya dari media internet maupun media lainnya seperti, grop chat BBM, Telegram, WhatsApp.

“Tolong dicek dulu, benar tidak informasi ini, jangan langsung dibagikan ke teman-temannya,” ungkapnya.

Dia menyoroti media sosial yang kerap kali menimbulkan ujaran kebenciaan, fitnahan, hinaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, termasuk di provinsi Aceh. Namun ia yakin bahwa masyarakat Aceh pintar dalam membedakan mana informasi benar dan yang tidak benar.

“Saya yakin masyarakat Aceh pandai membedakan antara fakta dan fitnah terkait berita yang beredar di media sosial (medsos),” ucap mantan Wadir Lantas Polda Aceh

Pemerintah telah melakukan perubahan UU ITE. Dalam perubahan tersebut, setidaknya ada empat hal perubahan UU ITE diantaranya, pertama, adanya perubahan pada pasal 26 yaitu pasal hak untuk dilupakan atau “the right to be forgotten”.

Kedua, adanya penambahan pada pasal 40. Dalam ayat ini pemerintah dapat melakukan penghapusan terhadap dokumen yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar undang-undang.

Ketiga, menyangkut tafsir atas Pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan.

Dan keempat, terkait pemotongan masa hukuman dan denda. Dari awalnya maksimal Rp 1 miliar, menjadi Rp. 750 juta. Selain itu juga menurunkan ancaman hukuman pidana pada pasal 29, yang awalnya paling lama 12 tahun, diubah menjadi 4 tahun dan denda Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta.

Oleh karenanya, ia menghimbau masyarakat untuk lebih waspada dalam menerima informasi yang beredar cepat saat ini.

“Ya, hati-hati lah dalam menerima informasi,” katanya. [Mukmin]

1 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *