Memposisikan APBA

Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, SHI., MH
(Pengamat Hukum dan Keagamaan)

Tribratanewsaceh.com – Polemik dan tarik-menarik kepentingan pragmatisme sektoral dalam proses pengesahan Rancangan Anggaran Belanja Aceh (APBA) yang saat ini sedang terjadi antara eksekutif dan legislatif belum menunjukkan satu sikap good will penyelenggara negara dalam rangka memenuhi dan mengartikulasi kepentingan masyarakat. Seharusnya antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Tim TAPA Pemerintah Aceh tidak “mewayangkan”  perilaku tidak sehat, karena yang harus diprioritaskan adalah memikirkan kepentingan rakyat banyak sebagai manifestasi kesejahteraan dan tanggung jawab pejabat negara yang telah diberikan mandat oleh rakyat dalam pesta demokrasi.

Pasal 23 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menyebutkan bahwa tugas dan fungsi primer anggota DPRA adalah bukan hanya membentuk regulasi yuridis berupa qanun (peraturan daerah) semata, bukan juga bertumpu pada masalah penganggaran (budgeting), namun melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah  yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah fungsi yang melekat setiap anggota DPRA.

Selanjutnya Gubernur Aceh sebagai Kepala Pemerintahan yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah bukan hanya bertugas menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tetapi memiliki kewajiban dan tanggung jawab cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Hal secara tegas dinyatakan pada Pasal 42 UUPA.

Jika gagalnya pengesahan Rancangan APBA tahun 2018, maka yang disalahkan adalah bukan hanya eksekutif saja, melainkan pihak legislatif juga demikian. Hingga saat ini dari 34 provinsi se-Indonesia hanya Provinsi Aceh APBD-nya yang belum disahkan karena persoalan di atas.

Konsekuensi dari keterlambatan pengesahan APBD sudah tentu kesejahteraan rakyat akan ikut tereleminasi dan disharmonis akan terjadi yang mengakibatkan terganggunya kamtibmas.

Tindakan pihak eksekutif dan legislatif tersebut meskipun belum diatur dalam regulasi yuridis normatif secara tegas sebagai perbuatan kriminal, tetapi setidaknya secara tidak langsung masyarakat akan memvonis mereka sebagai a destructor of amoral di mana konsekuensinya adalah perubahan sikap dan orientasi (mainset) dalam even-even politik ke depan dalam menentukan  sikap politik masyarakat apalagi tahun 2018 ini dikenal sebagai Tahun Politik dalam mencuri hati konstituen. Menghadapi persoalan di atas solusinya adalah bukan saling melobi, tetapi realita empiris dan real action yang berorientasi kesejahteraan masyarakat, bukan demi interest individu dan kelompok. Kedua belah pihak harus berpikir kembali sikap mereka bukan saling mamaksa diri dan mencari muka. Pihak eksekutif dan legislatif harus mau mengalah satu langkah demi memikirkan masa depan masyarakat banyak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *