Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Bermedsos

Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, SHI., MH (Pengamat Hukum, Politik, dan Keagamaan)

tribratanewsaceh.com – Bangsa yang hebat adalah bangsa yang mampu menciptakan masyarakatnya memiliki kesadaran (sense) tinggi terhadap entitas dan solidaritas kehidupan orang lain. Salah satu sarana yang paling efektif meningkatkan kesadaran masyarakat adalah penggunaan media sosial. Media sosial secara umum dapat diartikan sebagai situs yang menyediakan wadah bagi penggunanya untuk saling berinteraksi dan berpartisipasi serta saling berbagi informasi satu sama lain secara online.

Kendati di Indonesia media sosial baru dikenal tahun 1997, namun penggunanya mencapai puluhan bahkan ratusan juta manusia, baik di perkotaan maupun hingga ke pelosok desa. Menurut data APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) menyebutkan, dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2016 yang mencapai 256,2 juta jiwa, 15,5 persen atau 132,7 juta merupakan pengguna (user) internet. Dari tahun ke tahun pengguna media sosial di Indonesia kian meningkat. Apabila hal ini tidak diperhatikan secara serius oleh pemerintah, maka akan menjadi “bom waktu” dan “virus sosial” yang dipastikan akan terjadi keresahan massal dalam kehidupan berbagsa dan bernegara.

Beberapa media sosial (medsos) yang paling banyak digunakan saat ini di Indonesia adalah facebook, twitter, WhatsApp, Instagram, Blackberry Messenger (BBM), Youtube, Tumbler, Line, dan Path. Konten sosial media yang paling banyak dikunjungi adalah facebook mencapai 71,6 juta pengguna atau sekitar 54%, disusul Instagram pada posisi kedua sebesar 19,9 juta pengguna atau 15 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai angka sekitar 250 juta jiwa saat ini.

Oleh karena itu, tanpa preventisasi dan antisipasi serta kesadaran tinggi dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat termasuk penegakan hukum progresif oleh aparat kepolisian. Yurisdiksi hukum Indonesia memberikan otoritas yang jelas dan tegas melalui KUHP, bahkan pada tahun 2008 telah disahkan special regulation, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi tersebut dapat dijadikan referensi dalam rangka kepastian hukum.

Regulasi Indonesia memberikan legitimasi dan legalisasi kepada aparat kepolisian untuk mencegah, mengawasi, bahkan menindak secara hukum bagi pelaku penyebar informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pemerintah dan aparat penegak hukum tentunya memiliki tanggungjawab besar menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam penggunaan media sosial. Di antara bentuk real action-nya adalah sosialisasi intensif dan integralistik kepada masyarakat khususnya kalangan remaja, usia 15 – 25 tahun. Selain itu, dalam sosialisasi tersebut disampaikan efek domino akibat menggunakan medsos yang tidak bertanggung jawab bagi eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *