Peran Dan Fungsi Ulama Dalam Pembangunan Aceh

Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, SHI., MH (Pengamat Hukum, Politik, dan Keagamaan)

tribratanewsaceh.com – Menurut Pasal 1 angka (12) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) menegaskan  bahwa ulama adalah “tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran Islam dari Al-Qur’an dan Hadist serta mengamalkannya.” Ulama sesungguhnya memiliki fungsi dan peran besar  dalam tata pemerintahan di Aceh, tetapi selama ini peran dan fungsi itu masih sangat kurang digunakan.

 

Ulama hanya dijadikan infrastruktur dan suprastruktur mencapai ambisi sang penguasa atau sebagai peredam gejolak yang terjadi dalam masyarakat. Apabila kekuasaan sang penguasa goyah akibat kebijakan yang tidak tepat atau qarinah lain yang bernilai negatif, maka ulama dijadikan mediator of coolant. Sementara untuk kebijakan yang menyentuh langsung persoalan politik dan kebijakan di pemerintahan hampir tidak ada peranan ulama disitu.

Apabila ditelisik sejarah pembentukan Provinsi Aceh pada awal kemerdekaan, peranan ulama dalam pembangunan Aceh cukup besar. Hal ini ditegaskan dalam beberapa regulasi yuridis yang disahkan untuk Aceh. Begitu juga dengan keistimewaan yang dimiliki Aceh, kado istimewa Pemerintah Pusat untuk Aceh adalah dalam hal agama, pendidikan, dan adat istiadat (budaya). Akan tetapi semua itu tidak dapat disalahkan Pemerintah Pusat, tetapi pemimpin dan elit Aceh sendiri yang mengabaikan peran ulama tersebut yang sudah diakui secara hukum.

Pasal 16 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) menegaskan bahwa ulama memiliki peran dalam penetapan kebijakan Aceh. Kebijakan menurut Friedrich dalam Wahab (1991) adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Pasal 139 ayat (1) UUPA menegaskan bahwa ulama berfungsi untuk menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi. Sementara dalam Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 menyebutkan bahwa ulama memiliki beberapa fungsi, yaitu: (a) mengeluarkan fatwa; (b) memberikan pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Aceh, DPRA dan masyarakat; (d) Menentukan kebijakan daerah dari aspek Syari’at Islam; dan (e) memfasilitasi pengkaderan ulama. Amanah UUPA dan Qanun Aceh di atas cukup tegas mengenai pelibatan ulama dalam setiap kebijakan sebelum diimplementasikan dalam masyarakat. Setiap aturan (regulasi) wajib dilaksanakan oleh pejabat yang diberikan wewenang untuk itu. Gubernur dan bupati serta walikota sebagai perpanjangan tangan Pemerintah di daerah tidak menafikan aturan-aturan yang sudah disahkan oleh legislatif dan disetujui kepala daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *