Polres Lakukan Penyelidikan Dana Di 386 Desa Aceh Tenggara

KUTACANE – Polres Aceh Tenggara akan melakukan penyelidikan dana desa 2015 di seluruh desa berjumlah 386 yang tersebar di 16 kecamatan. Hal itu seiring banyaknya laporan masyarakat ke polisi tentang pembangunan desa, mulai dari infrastruktur sampai pengelolaan dana yang disisihkan dari proyek fisik sebesar 20 persen untuk peningkatan perekonomian masyarakat.

Kapolres Aceh Tenggara, AKBP Eddi Bastari, kepada Serambi, Rabu (21/9) mengatakan pihaknya akan segera menyelidiki seluruh penggunaan desa 2015, dimana sebagian diduga bermasalah atau terjadi penyimpangan. Dia menegaskan, jika ditemukan terjadinya penyimpangan, maka seluruh orang yang terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Berdasarkan laporan masyarakat, penggunaan dana desa 2015 banyak masalah, terutama pembangunan infrastruktur yang dikerjakan sesuka hati,” jelasnya. Dia menduga, banyak pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah, apalagi banyak desa yang belum melengkapi laporang pertanggungjawab (LPJ) 2015.

Dia menduga pengelolaan dana desa tidak transpoaran, sehingga masyarakat menaruh curiga dan melaporkan ke pihaknya agar seluruh pengelolaan dana desa dapat diketahui arahnya. “Kami akan segera membidik dana desa 2015 yang tersebar di 16 kecamatan dengan melibatkan sejumlah pihak terkait,” katanya.

Eddi menegaskan personil tindak pidana korupsi (Tipikor) juga akan diturunkan ke lapangan untuk memeriksa penggunaan dana desa, terutama pekerjaan yang telah rampung dibangun. “Kalau nantinya ditemukan adanya dugaan korupsi, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, tegasnya.

Sementara itu, Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Agara, M Saleh Selian, mengatakan pihaknya sangat mendukung dan akan membantu penyidik Polres Agara untuk mengungkapkan dugaan penyimpangan dana desa 2015. Mereka juga mengharapkan agar melaporkan pekerjaan proyek infrastruktur yang bermasalah ke pihak Polres Agara, ujarnya.

Sebelumnya, Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana desa 2015 dari empat kecamatan di Aceh Tenggara (Agara) belum tuntas dilakukan, walau dana 2016 tahap pertama telah diluncurkan. Sejumlah camat menyatakan LPJ tersebut masih dalam proses penyelesaian, diperkirakan pada bulan ini.

“Kita khawatirkan, dana desa ini akan timbul masalah, sehingga LPJ belum dituntaskan oleh kepala desa sebagai pengguna anggaran,” ujar Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Aceh Tenggara, M Saleh Selian, Selasa (6/9). Dia menjelaskan, seharusnya LPJ dana desa 2015 diselesaikan terlebih dahulu, sebelum dana tahap pertama 2016 dicairkan.

M Saleh mengaku heran, LPJ 2015 belum dibuat, tetapi berani meminta dan merekomendasikan proses pencairan dana desa 2016 ke pihak DPKKD Agara.

“Ada yang tidak beres dan terindikasi terjadinya pembiaran penggunaan dana desa itu sesuka hati, karena pengawasan yang lemah dan rawan terjadinya penyimpangan,” katanya.

Selian sempat menyatakan polisi dapat menurunkan tim untuk memeriksa setiap program pembangunan di 386 desa yang tersebar di 16 kecamatan secara bertahap. “Kita tidak menginginkan kepala desa yang lemah dalam memimpin dimanfaatkan pihak-pihak lain, sehingga bisa terjerat dengan hukum, karena pertanggungjawaban dana desa tetap pada penghulu,” ujarnya.

Sumber : Serambi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *