Sinergitas Pemerintah Aceh dan Polda Aceh Dalam Penegakan Hukum

Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, SHI., MH
(Pengamat Hukum dan Keagamaan)

Tribratanewsaceh.com – Gubernur Aceh sebagai kepala daerah Tingkat I dalam tatanan hukum dan politik di Indonesia merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat. Tugas dan fungsinya bukan hanya menyelenggarakan pemerintahan saja, tetapi menurut Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Gubernur Aceh bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan Pemerintah Aceh pada semua sektor pemerintahan termasuk pelayanan masyarakat dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat.

Regulasi yuridis di atas secara tegas mengatakan bahwa Gubernur Aceh juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kemudian pada Pasal 43 ayat (1) huruf d UUPA dipertegas kembali bahwa bahwa salah satu kewajiban Gubernur Aceh adalah “memelihara ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat”. Artinya, kepala pemerintahan di Aceh memiliki kewajiban besar menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Poerwadarminta (2007:1359) memberikan arti kewajiban adalah “sesuatu yang wajib diamalkan atau dilakukan”.

Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) menjelaskan, di antara tugas pokok Polri adalah: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Apabila diperhatikan kedua regulasi yuridis di atas (UUPA dan UU Polri) dapat disimpulkan bahwa kedua organisasi  pemerintahan tersebut memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga Kamtibmas di wilayah hukumnya.

Menjalankan amanah Negara oleh Pemerintah Aceh dan Polda Aceh khususnya harus dibina dan dibangun sinergitas yang eklusif dan intensif. Pemerintah Aceh harus mendukung secara serius tugas Polda Aceh agar keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam masyarakat benar-benar terwujud. Dukungan Pemerintah Aceh bukan hanya dalam bentuk yang abstraktif seperti regulasi pendukung, tetapi dimanifestasikan pula dalam bentuk dukungan konkret, yaitu berupa alokasi anggaran yang rasional dan membantu atau menyediakan infrastruktur pendukung lainnya.

Pemerintah Aceh wajib menjaga sinergitas dengan Polda Aceh terutama dalam rangka penegakan hukum, karena diakui oleh semua pihak bahwa dalam Pilkada yang digelar pada 15 Februari 2017 silam, tanpa kerja keras, kerja cerdas, dan profesionalitas aparat Kepolisian di lapangan, belum tentu Pilkada 2016 lalu berjalan dengan lancar dan aman. Kehadiran aparat kepolisian di bawah komando Polda Aceh benar-benar mewujudkan pilkada Aceh yang LUBER (Langsung Umum, Bebas, dan Rahasia) dan tentunya ‘minim’ intimidasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *